Bidang Kawasan Permukiman
Bidang Kawasan Permukiman merupakan salah satu unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKP2) Kabupaten Paser yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kawasan permukiman sesuai dengan kewenangan daerah.
Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Tugas dan Fungsi Bidang Kawasan Permukiman
Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2023, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas memberikan petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberikan petunjuk pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang kawasan permukiman.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi antara lain:
- Melaksanakan perencanaan, penyusunan program, kegiatan, dan anggaran di bidang kawasan permukiman.
- Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, dan koordinasi kebijakan di bidang kawasan permukiman.
- Melaksanakan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman.
- Melaksanakan pengaturan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman serta penyeliaan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
- Melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 hektare sesuai kewenangan daerah.
- Mengoordinasikan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman serta penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh bersama pihak terkait.
- Melaksanakan penyediaan serta peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan.
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang kawasan permukiman.
Dasar Hukum
Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser, khususnya Pasal 9.
