Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan merupakan salah satu unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKP2) Kabupaten Paser yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan kewenangan daerah.

Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Tugas dan Fungsi Bidang Pertanahan

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2023, Bidang Pertanahan mempunyai tugas memberikan petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberikan petunjuk pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi antara lain:

  1. Melaksanakan perencanaan, penyusunan program, kegiatan, dan anggaran di bidang pertanahan.
  2. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan, dan koordinasi kebijakan di bidang pertanahan.
  3. Melaksanakan pemberian izin lokasi dalam wilayah Kabupaten Paser untuk mendukung penanaman modal dan kemudahan berusaha.
  4. Melaksanakan penyelesaian sengketa tanah garapan sesuai kewenangan daerah.
  5. Melaksanakan redistribusi tanah serta ganti kerugian dalam program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sesuai kewenangan daerah.
  6. Melaksanakan penetapan tanah ulayat yang lokasinya berada dalam wilayah Kabupaten Paser.
  7. Melaksanakan inventarisasi, pemanfaatan, dan penyelesaian permasalahan tanah kosong di wilayah Kabupaten Paser.
  8. Melaksanakan penyeliaan penerbitan izin membuka tanah serta fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
  9. Mengoordinasikan penggunaan tanah yang hamparannya berada dalam satu wilayah daerah serta melaksanakan penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah.
  10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan tugas serta kegiatan di bidang pertanahan.

Dasar Hukum

Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser, khususnya Pasal 10.

Comments are closed.

Close Search Window
↑