Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKP2) Kabupaten Paser merupakan unsur organisasi yang bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan urusan kesekretariatan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Tugas dan Fungsi Sekretariat

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2023, Sekretariat mempunyai tugas merencanakan operasional, memberikan petunjuk, menyelia dan mengatur, serta mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan dinas.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran dinas.
2. Melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum.
3. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah serta kebutuhan sarana dan prasarana penunjang dinas.
4. Mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan.
5. Melaksanakan publikasi, hubungan masyarakat, serta pengelolaan informasi dan dokumentasi.
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja serta pengelolaan keuangan dinas.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, penganggaran, pelaporan, serta pengelolaan keuangan.

Ruang lingkup tugasnya meliputi penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan laporan keuangan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas.

Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi umum dan kepegawaian.

Ruang lingkup tugasnya meliputi pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, publikasi dan hubungan masyarakat, penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan barang milik daerah.

Dasar Hukum

Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser, khususnya Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.